Dok : Ist, Ketua DPC Partai Demokrat Halmahera Barat, Ibnu Saud Kadim
Jailolo, Malut.net - Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Demokrat Kabupaten Halmahera Barat, Maluku Utara, merespon positif Aspirasi masyarakat Kecamatan Jailolo, Jailolo Selatan,Kecamatan Sahu dan Kecamatan Sahu Timur, untuk membentuk Daerah Otonom Baru (DOB) Kota Jailolo.
"Hal ini secara berjenjang tingkatan partai sampai ke DPP akan kami suarakan untuk mendapatkan dukungan Politik maupun dalam koalisi Pemerintah saat ini," kata Ketua DPC Partai Demokrat Halbar, Ibnu Saud Kadim kepada media ini saat menerima rilisan pada Selasa 27 Mei 2025.
Ibnu menambahkan, bahwa berhubung Partai Demokrat Provinsi Maluku Utara dalam waktu dekat akan melaksanakan Rakerda di Ternate, yang juga menghadirkan Sekjen DPP Partai Demokrat, Herman Khairon.
"Saya pikir dapat dimasukkan dalam salah satu point Rekomendasi nanti,'' ucap Ibnu yang juga selaku ketua DPRD Kabupaten Halmahera Barat itu.
Ibnu menyatakan, bahwa Perjuangan pembentukan Daerah Otonom Baru (DOB) merupakan proses yang kompleks dan melibatkan berbagai aspek, mulai dari regulasi hingga dukungan masyarakat.
Dikatakannya, terdapat beberapa aspek yang harus dipersiapkan diantaranya kajian akademis dan data pendukung yang kuat, analisis potensi peningkatan pelayanan publik dan proyeksi peningkatan PAD.
"Wilayah Jailolo, Jalsel, sahu dan sahu timur layak dan dapat dimekarkan kecamatannya sehingga DOB Kota Jailolo juga sangat layak diperjuangkan. Hal lain yang umum adalah nama besar calon Pahlawan Banau dan Kesultanan Jailolo," paparnya.
Ibnu bilang, wadah resmi yang mewakili aspirasi masyarakat dan menjadi motor penggerak perjuangan didalamnya sebagian besar terdapat orang orang hebat pejuang Halmahera Barat saat itu yang berpindah dari ternate ke Jailolo saat ini.
"Saya sangat yakin InshaAllah berkat para leluhur, perjuangan ini dapat membuahkan hasil sesuai cita cita kita bersama," ujarnya.
"Harapan besar adalah mendapat dukungan rekomendasi dari Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat sebagai Kabupaten Induk, Pemerintah Provinsi dan yang terpenting adalah Pemerintah Pusat, yang menjadi syarat mutlak," tutupnya. (Red).
